PASANGKAYU, SMNews.Com – Sidang Paripurna pembacaan Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2024 oleh DPRD, sumber PAD menjadi sorotan.
Rekomendasi tersebut dibacakan Muhammad Dasri, selaku perwakilan Badan Anggaran (Banggar) yang membahas LKPJ kepala daerah. Rekomendasi tersebut sebanyak 22 poin.
Diantara rekomendasi itu, Dasri mengatakan, pemerintah kabupaten Pasangkayu perlu melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak atau retribusi sesuai potensi yang tidak membebani masyarakat.
Patut disyukuri, tahun 2024 ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp 49 miliar menjadi Rp 61 miliar. Peningkatan ini lebih 100%, tapi itu dari pajak atau upeti.
” DPRD mengharapkan, kedepan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) merumuskan program peningkatan PAD bukan hanya bersumber dari upeti, karena ini bukan sistem kerajaan, tapi harus memiliki kreativitas bagaimana meningkatkan PAD jauh lebih bagus,” tutur Dasri.
Pemerintah harus melakukan pendataan secara cermat dan akurat tentang potensi pajak dan retribusi sehingga penetapan dan penerimaan sektor pajak setiap periodenya lebih rasional.
Katanya, hasil bumi Pasangkayu sangat luar biasa. Di wilayah Bambalamotu, Bambaira dan Sarjo terkenal dengan tambak udang Vannamei. Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya, Lariang, Bulutaba dan Baras terkenal dengan Sawitnya. Tambang galian C ada di sungai Lariang, kenapa potensi seperti ini tidak di manfaatkan ?
” Kalau betul Lariang penghasil pasir, menurut kajian itu rasional bisa meningkatkan PAD, kenapa tidak kita membuat terminal umum disana, supaya hadir yang namanya kemandirian peningkatan PAD,” ujarnya.
Untuk meningkatkan PAD, pemerintah harus merumuskan dan membentuk BUMD dan melakukan penyertaan modal. Karena sekarang ini, mau tidak mau kita harus siapa yang namanya perusahaan daerah.
” Orang yang ditempatkan sebagai pimpinan BUMD harus orang profesional bisnis, jangan lagi dicap politik karena ini kepentingan masyarakat bukan kepentingan politik,” ucap Dasri.
Banggar juga menyoroti program Bupati Pasangkayu. Seperti Mall Pelayanan Publik informasi centre. Walaupun ini adalah visi misi Bupati, seharusnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), seharusnya dinas PURP menyampaikan ke Bupati, ini tidak sesuai dengan kajian teknis.
” Pasangkayu jumlah penduduknya masih diangka 183 ribu, kantor kita masih banyak yang sepi, kalau bisa dialihfungsikan saja itu gedung, karena yakin dan percaya gedung itu tidak efektif dan efisien,” papar Dasri.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyesuaikan program ketahanan pangan sesuai dengan program presiden RI, Asta Cita. Diharapkan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan berasumsi bahwa ketahanan pangan itu hanya disektor beras saja.
Ketahanan pangan itu menurut Dasri banyak, seperti telur dan daging. Pasangkayu hari ini sudah didominasi oleh kelapa sawit, yang bisa hidup dibawah pohon sawit itu hanya ternak.
Sehingga jika ini dimanfaatkan dengan baik, ia yakin Kabupaten Pasangkayu akan menjadi daerah yang menyuplai daging dan telur.
